Terima kasih telah turut mendukung gerakan Tolak RUU Permusikan

Halo Kawan-Kawan
Terima kasih telah turut mendukung gerakan Tolak RUU Permusikan. Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan hingga saat ini telah melakukan beberapa dialog dengan pihak-pihak terkait dalam rangka terus mengupayakan agar RUU Permusikan ini dibatalkan. Perkembangan terkini kami tengah menunggu jadwal untuk melakukan audiensi dengan DPR.
Sementara itu, jika kawan-kawan ingin melakukan berbagai diskusi terbuka mengenai RUU Permusikan di kota masing-masing, silakan menginformasikan ke kami agar kami publikasikan melalui media sosial KNTL RUUP.
Jika kawan-kawan memerlukan data-data atau berbagai dokumen terkait RUU Permusikan dan juga Undang-Undang lain yang sudah disahkan negara yang memuat aturan yang bersinggungan dengan ekosistem musik, silakan juga menghubungi kami lewat email kntlruup@gmail.com
Sekali lagi, terima kasih atas dukungan kawan-kawan. Mari kita bergerak bersama demi terciptanya perlindungan dan dukungan yang hakiki dalam ekosistem sistem musik di tanah air.
Salam,
Koalisi Nasional Tolak Ruu Permusikan

PRESS RELEASE Konferensi Meja Potlot Sepakat Mendesak Pembatalan RUU Permusikan, Menunggu Hasil Musyawarah Musik Indonesia

PRESS RELEASE

Untuk Disebarluaskan Segera

Konferensi Meja Potlot Sepakat Mendesak Pembatalan RUU Permusikan, Menunggu Hasil Musyawarah Musik Indonesia

Potlot, Jakarta. 14 Februari 2019 – Kesepakatan akhirnya tercapai setelah dua kelompok yang saling berseberangan terkait RUU Permusikan selama beberapa pekan terakhir akhirnya duduk satu meja di markas besar Slank di Jl Potlot, Jakarta pada Selasa (12/2) malam lalu.

Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup dan santai tersebut keduanya kemudian sepakat dalam tiga hal:

1. Mendesak DPR agar dengan segera melakukan pembatalan RUU Permusikan beserta seluruh proses yang tengah dijalankan di parlemen pada saat ini, sembari menunggu dilaksanakannya Musyawarah Musik Indonesia.

2. Menggelar Musyawarah Musik Indonesia yang dihadiri para pemangku kepentingan dari Sabang sampai Merauke dengan agenda utama di antaranya menyerap aspirasi sekaligus menyepakati atau tidak menyepakati dibentuknya aturan tertulis yang akan mengatur tata kelola industri musik Indonesia.

3. Melakukan pemetaan ulang permasalahan yang sedang terjadi saat ini di industri musik Indonesia sebagai salah satu cara untuk mencari solusi terbaiknya.

Continue reading

Rekomendasi Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan

Rekomendasi Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan

1. RUU Permusikan ini menunjukkan kegagalan tim penyusun naskah akademik dan RUU Permusikan dalam merumuskan naskah akademik dan menyusun RUU yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketidakterbukaan atas proses penyusunan RUU-P sebagai informasi publik bertentangan dengan asas keterbukaan Pasal 5 UU No. 12 Th. 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ini bisa dilihat dari draf RUU yang selesai 15 Agustus 2018 namun baru bisa diakses dan ramai di publik Februari 2019.

2. Naskah akademik yang secara fundamental tidak memenuhi standar ilmiah sehingga tidak layak digunakan sebagai basis RUU. Kekurangannya yang begitu fatal membuat merevisi adalah sebuah upaya yang sia-sia karena yang dibutuhkan adalah membuat ulang naskah ini agar dapat menjawab kebutuhan, melindungi, serta mendukung ekosistem permusikan di Indonesia. Bertentangan dengan asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan di Pasal 5 UU No. 12 Th. 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Continue reading

Pernyataan Sikap KOALISI NASIONAL TOLAK RUU PERMUSIKAN

Pernyataan Sikap
KOALISI NASIONAL TOLAK RUU PERMUSIKAN

Tolak RUU Permusikan
Tidak Perlu dan Justru Berpotensi Merepresi Musisi

Jakarta, Minggu, 3 Februari 2019. Kami, Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan selaku para pelaku musik Indonesia, menyatakan Menolak RUU Permusikan untuk diundangkan. Setelah membaca dan menelaah naskah RUU Permusikan saat ini, kami merasa tidak ada urgensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah untuk membahas dan mengesahkannya untuk menjadi Undang-Undang. Sebab, naskah ini menyimpan banyak masalah fundamental yang membatasi dan menghambat dukungan perkembangan proses kreasi dan justru merepresi para pekerja musik. Kami tetap mendukung upaya menyejahterakan musisi dan terbentuknya ekosistem industri musik yang lebih baik, hanya caranya bukan dengan mengesahkan RUU ini.

Secara umum, RUU Permusikan ini memuat Pasal yang tumpang tindih dengan beberapa Undang-Undang yang ada seperti: Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Undang-Undang ITE. Lebih penting lagi, RUU ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Danilla Riyadi menambahkan, “Kalau musisinya ingin sejahtera, sebetulnya sudah ada UU Pelindungan Hak Cipta dan lain sebagainya dari badan yang lebih mampu melindungi itu; jadi untuk apa lagi RUU Permusikan ini.”

Kami menemukan setidaknya 19 Pasal yang bermasalah. “Mulai dari ketidakjelasan redaksional atau bunyi pasal, ketidakjelasan “siapa” dan “apa” yang diatur, hingga persoalan mendasar atas jaminan kebebasan berekspresi dalam bermusik” papar Rara Sekar. Di antaranya adalah sebagai berikut: Continue reading