RUU Permusikan Ditarik, Perjuangan Belum Usai Perlu Jalan Baru Perbaiki Tata Kelola Industri Musik

Jakarta, 19 Juni 2019 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah resmi mengeluarkan Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019. Langkah tersebut memadamkan kelanjutan RUU Permusikan yang naskah awalnya memuat banyak pasal bermasalah dan represif.
“Kami menyambut gembira langkah DPR yang mendengarkan aspirasi masyarakat luas dan akhirnya menarik RUU Permusikan dari daftar Prolegnas prioritas,” ujar Wendi Putranto dari Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTLRUUP) dalam pertemuan hari Selasa, 18 Juni 2019.
“Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyuarakan penolakan dan lebih dari 313.000 orang penanda tangan petisi. Ini menjadi preseden bahwa aspirasi masyarakat yang terorganisir dapat membuat perubahan,” kata Kartika Jahja, salah satu anggota KNTLRUUP.
Koalisi Seni Indonesia memandang polemik RUU Permusikan sebagai katarsis bagi para pemangku kepentingan industri musik nasional. “Perbaikan tata kelola industri mutlak diperlukan. Energi penolakan RUU Permusikan jangan sampai padam di sini, namun harus dikembangkan demi perubahan,” tutur Hafez Gumay, peneliti Koalisi Seni.
Namun, perjuangan untuk membenahi tata kelola industri musik belumlah usai. “Ini momentum untuk melanjutkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola industri musik dan meningkatkan kesejahteraan para pelakunya. Kita perlu merintis jalan baru dalam memperbaiki tata kelola industri musik,” ucap Glenn Fredly, penggagas Kami Musik Indonesia (KAMI). “Ini sejalan dengan pesan Presiden Jokowi saat KAMI menyerahkan hasil Konferensi Musik Indonesia 2018.”

Tentang Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan
Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTLRUUP) dibentuk oleh praktisi musik Indonesia yang menolak RUU Permusikan untuk diundangkan. KNTLRUUP menemukan banyak sekali pasal-pasal bermasalah yang membatasi kebebasan proses kreasi para praktisi musik, berpotensi represif, mengabaikan praktek musik di luar kerangka industri, dan lain sebagainya.

Tentang Kami Musik Indonesia Kami Musik Indonesia (KAMI) adalah gerakan pegiat musik yang bertujuan memajukan ekosistem musik. KAMI melaksanakan Konferensi Musik Indonesia yang pertama pada 7-9 Maret 2018 di Ambon dengan fokus musik sebagai kekuatan baru ekonomi. Melibatkan beragam pemangku kepentingan industri musik, KAMI juga ingin menjadikan musik sebagai kekuatan industri kreatif Indonesia. KAMI 2018 menghasilkan 12 rencana aksi terkait ekosistem musik. Tahun ini, KAMI akan digelar pada November 2019 dengan fokus pada kurikulum, infrastruktur, dan pendataan musik.

Tentang Koalisi Seni Indonesia Koalisi Seni Indonesia bertujuan mendorong terwujudnya ekosistem seni yang lebih sehat. Untuk mencapainya, Koalisi Seni melakukan advokasi kebijakan dalam bidang seni budaya, mendorong terwujudnya dana abadi kesenian, serta memperkuat pengelolaan pengetahuan dan jaringan antara anggota organisasi. Kini Koalisi Seni beranggotakan lebih dari 225 organisasi dan individu yang bergerak dalam bidang seni budaya di 19 provinsi Indonesia, dan jumlahnya akan terus bertambah.

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi: Wendi Putranto, Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan | 081382725474 | wenzrawk@gmail.com Bunga Manggiasih, Spesialis Komunikasi Program Ekosistem Musik | bunga.m@koalisiseni.or.id, 081389822640

 

Terima kasih telah turut mendukung gerakan Tolak RUU Permusikan

Halo Kawan-Kawan
Terima kasih telah turut mendukung gerakan Tolak RUU Permusikan. Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan hingga saat ini telah melakukan beberapa dialog dengan pihak-pihak terkait dalam rangka terus mengupayakan agar RUU Permusikan ini dibatalkan. Perkembangan terkini kami tengah menunggu jadwal untuk melakukan audiensi dengan DPR.
Sementara itu, jika kawan-kawan ingin melakukan berbagai diskusi terbuka mengenai RUU Permusikan di kota masing-masing, silakan menginformasikan ke kami agar kami publikasikan melalui media sosial KNTL RUUP.
Jika kawan-kawan memerlukan data-data atau berbagai dokumen terkait RUU Permusikan dan juga Undang-Undang lain yang sudah disahkan negara yang memuat aturan yang bersinggungan dengan ekosistem musik, silakan juga menghubungi kami lewat email kntlruup@gmail.com
Sekali lagi, terima kasih atas dukungan kawan-kawan. Mari kita bergerak bersama demi terciptanya perlindungan dan dukungan yang hakiki dalam ekosistem sistem musik di tanah air.
Salam,
Koalisi Nasional Tolak Ruu Permusikan

PRESS RELEASE Konferensi Meja Potlot Sepakat Mendesak Pembatalan RUU Permusikan, Menunggu Hasil Musyawarah Musik Indonesia

PRESS RELEASE

Untuk Disebarluaskan Segera

Konferensi Meja Potlot Sepakat Mendesak Pembatalan RUU Permusikan, Menunggu Hasil Musyawarah Musik Indonesia

Potlot, Jakarta. 14 Februari 2019 – Kesepakatan akhirnya tercapai setelah dua kelompok yang saling berseberangan terkait RUU Permusikan selama beberapa pekan terakhir akhirnya duduk satu meja di markas besar Slank di Jl Potlot, Jakarta pada Selasa (12/2) malam lalu.

Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup dan santai tersebut keduanya kemudian sepakat dalam tiga hal:

1. Mendesak DPR agar dengan segera melakukan pembatalan RUU Permusikan beserta seluruh proses yang tengah dijalankan di parlemen pada saat ini, sembari menunggu dilaksanakannya Musyawarah Musik Indonesia.

2. Menggelar Musyawarah Musik Indonesia yang dihadiri para pemangku kepentingan dari Sabang sampai Merauke dengan agenda utama di antaranya menyerap aspirasi sekaligus menyepakati atau tidak menyepakati dibentuknya aturan tertulis yang akan mengatur tata kelola industri musik Indonesia.

3. Melakukan pemetaan ulang permasalahan yang sedang terjadi saat ini di industri musik Indonesia sebagai salah satu cara untuk mencari solusi terbaiknya.

Continue reading

Rekomendasi Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan

Rekomendasi Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan

1. RUU Permusikan ini menunjukkan kegagalan tim penyusun naskah akademik dan RUU Permusikan dalam merumuskan naskah akademik dan menyusun RUU yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketidakterbukaan atas proses penyusunan RUU-P sebagai informasi publik bertentangan dengan asas keterbukaan Pasal 5 UU No. 12 Th. 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ini bisa dilihat dari draf RUU yang selesai 15 Agustus 2018 namun baru bisa diakses dan ramai di publik Februari 2019.

2. Naskah akademik yang secara fundamental tidak memenuhi standar ilmiah sehingga tidak layak digunakan sebagai basis RUU. Kekurangannya yang begitu fatal membuat merevisi adalah sebuah upaya yang sia-sia karena yang dibutuhkan adalah membuat ulang naskah ini agar dapat menjawab kebutuhan, melindungi, serta mendukung ekosistem permusikan di Indonesia. Bertentangan dengan asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan di Pasal 5 UU No. 12 Th. 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Continue reading

Pernyataan Sikap KOALISI NASIONAL TOLAK RUU PERMUSIKAN

Pernyataan Sikap
KOALISI NASIONAL TOLAK RUU PERMUSIKAN

Tolak RUU Permusikan
Tidak Perlu dan Justru Berpotensi Merepresi Musisi

Jakarta, Minggu, 3 Februari 2019. Kami, Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan selaku para pelaku musik Indonesia, menyatakan Menolak RUU Permusikan untuk diundangkan. Setelah membaca dan menelaah naskah RUU Permusikan saat ini, kami merasa tidak ada urgensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah untuk membahas dan mengesahkannya untuk menjadi Undang-Undang. Sebab, naskah ini menyimpan banyak masalah fundamental yang membatasi dan menghambat dukungan perkembangan proses kreasi dan justru merepresi para pekerja musik. Kami tetap mendukung upaya menyejahterakan musisi dan terbentuknya ekosistem industri musik yang lebih baik, hanya caranya bukan dengan mengesahkan RUU ini.

Secara umum, RUU Permusikan ini memuat Pasal yang tumpang tindih dengan beberapa Undang-Undang yang ada seperti: Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Undang-Undang ITE. Lebih penting lagi, RUU ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Danilla Riyadi menambahkan, “Kalau musisinya ingin sejahtera, sebetulnya sudah ada UU Pelindungan Hak Cipta dan lain sebagainya dari badan yang lebih mampu melindungi itu; jadi untuk apa lagi RUU Permusikan ini.”

Kami menemukan setidaknya 19 Pasal yang bermasalah. “Mulai dari ketidakjelasan redaksional atau bunyi pasal, ketidakjelasan “siapa” dan “apa” yang diatur, hingga persoalan mendasar atas jaminan kebebasan berekspresi dalam bermusik” papar Rara Sekar. Di antaranya adalah sebagai berikut: Continue reading