Penjelasan Arian13 (Seringai) mengenai #tolakruupermusikan di twitter

kenapa sih kita harus menolak RUU Permusikan? menolak total? menolak sebagian? apa merevisi saja? atau gimana? aku bingung. sebuah thread.

begini. kalau dirunut, bisa dibilang kan kita semua tahu soal draft RUU Permusikan itu setelah ada pemberitaan di di link bawah ini.

https://t.co/oFBuzCcpvS

mulai tuh draft RUU Permusikan ini ramai dibicarakan orang dan viral, terutama karena pasal-pasal karetnya seperti pasal 5 & 50 misalnya.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c4ed9b78d937/ruu-permusikan-dinilai-potensi-belenggu-kreativitas-musisi

ternyata, RUU Permusikan ini sudah disusun dan beres Agustus 2018 seperti tertera di dokumennya. sementara kok kabarnya sudah masuk Prolegnas Prioritas sejak Oktober 2018?

https://t.co/Kq1oQOWgMO

Prolegnas sendiri itu adalah Program Legislasi Nasional, sebuah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis oleh DPR.

ngawur dong, kok nggak ada sosialisasi sama sekali (terutama) ke para praktisi terkait soal ini? apalagi setelah dibedah total isi dari draft RUU Permusikan ini kacau banget, tidak berpihak kepada praktisi musik.

terus kenapa pada awalnya bernama RUU Tata Kelola Industri Musik, kemudian berubah menjadi RUU Permusikan? padahal mungkin awalnya sudah on the right track nih. cuma masalah rubah nama? nggak sesimpel itu lho.

beberapa teman-teman praktisi musik merespon dengan membentuk Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTLRUUP), hingga twit ini dibaca usianya baru 5 hari, tapi karena terorganisir dengan baik juga cepat tanggap merespon dan melakukan investigasi swadaya.

dari sana KNTLRUUP ini membedah satu demi satu Bab dan Pasal-Pasal RUU Permusikan ini. gokil sih, ancur banget ini draft: gini amat? ini mau mensejahterakan praktisi musik apa nggak sih? baca deh dafter inventaris masalahnya.

masalahnya, kalau ini sampai disahkan, yang kena nggak hanya praktisi musik tertentu lho, tapi semua: musisi independen, musisi non independen, distributor, promotor/EO besar maupun kecil, banyak lagi. pelajari lagi deh draft RUUP nih.

diskusi semalam dengan Ibu Tjut Nyak Deviana, profesor, musisi klasik beliau malah mengatakan 95% pasal di draft RUU Permusikan ini bermasalah sekali. info siapa Bu Deviana, di link ini.

kembali ke landasan awal si penyusunan draft RUU Permusikan ini juga wuancurr, brooh. masak Naskah Akademik rujukan RUU ini dari sumber yang nggak kredibel, dari tugas siswa SMK? tanpa bermaksud mengecilkan karyanya, gak kredibel lah.

https://t.co/2tnOr2ALPd

artinya, ini draft RUU Permusikan sudah cacat dari awal. plus cacat prosedur, kok tiba-tiba sudah masuk Prolegnas Prioritas? urgensinya apa? ada apa sih kok cepat-cepat mau disahkan sementara sama sekali belum berpihak kepada praktisi musik?

kalau sekedar mengangkat pasal2 bermasalah direvisi juga jadinya kayak “Yaudahlah bro, daripada nggak ada, pake ini saja kita hias-hias biar kayaknya keren dulu..” bagusnya sih nggak gitu kan?

landasan awal udah ngaco, nggak ada sosialisasi, nggak transparan, eh tiba-tiba mau disahkan aje, mukegileee. TOLAK DULU, saja toh membuat Undang-Undang yang canggih juga perlu waktu yang nggak sebentar kok, nggak ada urgensinya.

TOLAK bukan berarti TIDAK PEDULI lhoo. kalau dari Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, kami memberi 8 butir rekomendasi, simak link ini.

“Kok cuma rekomendasi? Solusinya apa ya?” begini. solusi itu tugas DPR-lah untuk memfasilitasi kita-kita terutama para praktisi musik untuk dilindungi dan dilayani kepentingannya. enak banget DPR, magabut lagi dong? kita semua, memang sebatas rekomendasi saja.

keren juga kalau teman-teman praktisi musik yang punya gagasan revisi RUU Permusikan juga membuat rekomendasi yang komprehensif, ya kan? sementara untuk yang pro RUUP, yakin sudah mantap UU-nya? kalau draftnya sampah begini disahkan, susah lagi nanti lho.

kalau sesudah RUU Permusikan ini dicancel, start lagi dari awal, asal penyusunannya merujuk dari naskah akademis yang kredibel, transparan, dikawal oleh para stakeholders, dengan sosialisasi yang baik, pasti didukung para praktisi musik Nusantara.

kita telaah lagi, apa sih yang urgent untuk ekosistem musik? seperlu itu kah sampai dibuatkan sebuah Undang-Undang tersendiri? ayuk semua duduk bareng.

jangan jangan, permasalahan yang ada di ekosistem musik Indonesia itu sudah ada di UU Pemajuan Kebudayaan, misalnya? sudah dipelajari secara menyeluruh belum nih?

atau, sudah mempelajari tentang UU Hak Cipta belum? kalau misalnya terlalu luas UU-nya, apa nih yang bisa dilakukan supaya hak-hak praktisi musik terpenuhi?

kalau masih belum yakin mau menolak apa nggak, cari info dulu tentang RUU Permusikan ini sebanyak-banyaknya. sebenarnya dari thread ini juga sudah banyak amunisi sebagai pembekalan.

masih banyak nih yang bisa didiskusikan. ayuk, BANGUN BERSAMA EKOSISTEM MUSIK INDONESIA, jangan sepihak. beda cara, satu tujuan, nggak masalah. artinya, jangan sampai disahkan, TOLAK!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *